Cuti Dalam Uu Ketenagakerjaan

Cuti Dalam Uu Ketenagakerjaan. Kebijakan mengenai cuti yang bisa diajukan oleh karyawan diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan Setiap karyawan berhak mengajukan cuti jika yang bersangkutan berhalangan hadir ke tempat kerja Dalam pengajuan cuti karyawan harus membuat surat cuti.

Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetap diatur dalam UU Cipta Kerja dengan syarat tertentu Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja dan buruh dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi atau inflasi RUU ini juga.

Dokumen Legal Ketenagakerjaan Perusahaan (HRD/Personalia

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama oleh pekerja setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama kedua dan ketiga secara berturutturut dapat menjadi alasan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) berdasarkan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”).

Surat Peringatan (SP) Karyawan dan Ketentuannya Menurut UU

Peraturan mengenai hak karyawan atas jaminan sosial ini tertulis dalam UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 UU No 03 Tahun 1992 UU No 01 Tahun 1970 Ketetapan Presiden (Keppres) No 22 Tahun 1993 Peraturan Pemerintah (PP) No 14 Tahun 1993 Peraturan Menteri (Permen) No 4 Tahun 1993 dan No 1 Tahun 1998 Hak Karyawan Menerima Upah.

(DOC) Soal UAS Manajemen Sumber Daya Manusia dan

Namun menurut UU Ketenagakerjaan no 13 tahun 2003 bahwa karyawan wanita berhak memiliki cuti hamil selama 15 bulan sebelum mereka melahirkan dan selama 15 bulan setelah mereka melahirkan Tak hanya itu karyawan wanita yang mengalami keguguran pun berhak mendapatkan.