Undang Undang Pungli

Undang Undang Pungli. Simpulan belum diatur secara khusus namun sudah diatur secara tersirat dalam KUHP dan UndangUndang seperti UndangUndang Tindak Pidana Korupsi Khusus di wilayah Provinsi DIY dibentuknya satuan tugas saber pungli sebagai bagian dari upaya pencegahan (preventif) sehingga mencegah bentukbentuk pungutan liar yang terjadi pada internal instansi.

Pungli bukanlah hal baru banyak terjadi di tengah masyarakat Lantas menurut hukum jika mengalami pungli apakah bisa melaporkan pelakunya ke polisi serta pasal apa yang bisa digunakan? Secara hukum mengenai tindakan pungutan liar pelaku bisa dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi.

Pemberantasan Pungli Di Sekolah Ombudsman RI

Pelaku pungli berstatus PNS dengan dijerat dengan Pasal 423 KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara Sedangkan hukuman administratif bagi pelaku pelanggaran maladministrasi termasuk bagi pelaku pungli bisa dikenakan Pasal 54 hingga Pasal 58 dalam UndangUndang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana

Selain kasus dugaan pungli Boyamin juga melapor ke Mahfud MD terkait rancangan undangundang (RUU) KUHP yang saat ini masih digodog oleh DPR RI termasuk review bagaimana ada tiga isu yang sebanarnya untuk masuk dalam materi KUHP terkait dengan praperadilan yang membela masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk hakim pengawas.

Temui Mahfud MD, Koordinator MAKI Laporkan Kasus Dugaan

A2021141005 Jurnal M S H U J A H N “Perbuatan Pungutan Liar (Pungli) Sebagai Tindak Pidana Korupsi (Analisis Pasal 2 Ayat (1) Dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana Telah Diubah Dan Ditambah Dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2001)” Jurnal Nestor Magister Hukum vol 1 no 1 2016.